Masyarakat dan Tanggung Jawab Ahli Arkeologi

borobudur

SELAIN senang berbelanja, banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Singapura terkagum-kagum pada keberadaan bangunan-bangunan kuno dan situs bersejarah di sana yang dirawat dengan baik. Sudut-sudut kota tua juga tetap dipertahankan keberadaannya.

Walaupun mungkin fungsinya sudah berubah, arsitektur eksterior tetap dipertahankan semirip mungkin dengan aslinya. Keunikan bangunan-bangunan kuno itulah yang kini menjadi salah satu daya tarik wisata di negeri tetangga itu. Bila dibandingkan dengan Indonesia, banyak bangunan kuno dan bersejarah yang kini sudah lenyap tak terlihat lagi.

Kalau di Singapura, masyarakat Indonesia yang ke sana terkagum-kagum dengan bangunan kuno bersejarah yang ada, di sini sebaliknya. Biarpun benda cagar budaya itu dihancurkan, bisa dikatakan tak terlalu banyak masyarakat Indonesia yang peduli.

Ada yang berpendapat, bisa jadi karena di Indonesia lebih banyak bangunan kuno jika dibandingkan dengan Singapura. Kalaupun ada yang dihancurkan, masih ada yang tersisa. Akan tetapi, tentu saja, bila dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan semuanya akan musnah.

Bukan Saja dalam Bentuk Bangunan

Benda cagar budaya lainnya, baik berupa situs ataupun benda-benda kuno bersejarah, cukup banyak yang sudah tak ada lagi. Merunut pada istilah untuk menyebutkan hewan-hewan langka yang sudah tak ada lagi, dapat dikatakan benda-benda cagar budaya itu sudah punah.

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menangani dan merawat benda-benda cagar budaya itu? Tidak perlu langsung menunjuk ke pemerintah walaupun tentu saja peran pemerintah tak dapat diabaikan. Masyarakat pun harus ikut berperan menangani dan melestarikan benda-benda cagar budaya yang ada.

Itu di antaranya para arkeolog, sebutan untuk para ahli purbakala. Di Indonesia, pendidikan arkeologi telah ada cukup lama. Bahkan sejak 40 tahun lalu telah ada suatu organisasi yang menjadi wadah bagi para ahli arkeologi atau arkeolog. Dinamakan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia disingkat IAAI, organisasi itu didirikan pada 4 Februari 1976 di Wisma Anggraini Cibulan, Bogor.

Pembentukan organisasi itu bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar Arkeologi yang dihadiri para ahli arkeologi se-Indonesia. Dalam seminar tersebut, RP Soejono yang menjadi ketua panitia mengemukakan perlunya pembentukan sebuah organisasi sebagai wadah untuk menghimpun para ahli arkeologi Indonesia.

Gagasan tersebut sudah muncul sejak 1964, ketika para ahli arkeologi mengadakan ekskavasi gabungan di situs Gilimanuk, Bali. Pada Maret 1965, gagasan tersebut diangkat lagi. Saat itu para ahli arkeologi tengah mengadakan pertemuan di Yogyakarta.

Setelah cukup lama tak dibahas, pada seminar di Cibulan, Bogor, gagasan tersebut kembali diingatkan seorang peserta dengan merujuk pada usulan ketua panitia seminar. Akhirnya dicapai kesepakatan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 11 ahli arkeologi dari berbagai lembaga.

Mereka ialah RP Soejono (dari Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional), Hasan Muarif Ambary (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional), Teguh Asmar (Direktorat Sejarah dan Purbakala), Sukatno Tw (Direktorat Sejarah dan Purbakala), serta Hadimulyono (Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang IV).

Selain itu, tercatat pula nama Ismanu Adisumarto (Kanwil Departemen P dan K, Provinsi Jawa Tengah), Bambang Soemadio (Museum Pusat), Mundardjito (Universitas Indonesia), Harun Kadir (Universitas Hasanuddin), Rumbi Mulia (Departemen Perhubungan, Sektor Pariwisata), dan Machfudi Mangkudilaga (Arsip Nasional).

Kelompok kerja berhasil merumuskan pembentukan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai ketua ditunjuk RP Soejono. Selain di tingkat pusat, dibentuk pula empat komisariat daerah (komda), yaitu Komda Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi. Dalam perkembangannya, jumlahnya bertambah menjadi sembilan komisariat daerah.

Apresiasi Masyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar IAAI, para arkeolog yang tergabung dalam organisasi itu akan berusaha senantiasa mengabdikan diri pada ilmu dan pengetahuan arkeologi dengan pemikiran, pendekatan, dan cara-cara yang positif ilmiah. Tentu saja disertai tanggung jawab penuh kepada nusa dan bangsa.

Semuanya diusahakan dapat dicapai melalui kerja sama di antara para arkeolog itu melalui IAAI. Dalam kaitan itu, mungkin yang perlu dipertajam ialah keberadaan para ahli arkeologi di tengah masyarakat luas. Caranya ialah dengan memublikasikan hasil penelitian dengan tulisan yang mudah dimengerti masyarakat luas.

Diharapkan, dengan semakin banyaknya publikasi hasil penelitian ataupun kegiatan arkeologi lainnya, masyarakat semakin sadar pentingnya keberadaan para arkeolog. Pada gilirannya, masyarakat akan memberikan apresiasi terhadap arkeolog dan aktivitas yang dilakukannya.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia tentang tanggung jawab arkeolog kepada masyarakat, seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam pekerjaannya juga harus menghormati pendapat, adat istiadat, agama, dan hak kepemilikan masyarakat.

Tak kalah penting, seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap bijak dalam menyampaikan informasi hasil-hasil pekerjaannya. Juga, seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menjaga pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

Bila tanggung jawab arkeolog kepada masyarakat itu dipenuhi, masyarakat diharapkan mau ikut berperan serta membantu aktivitas para ahli arkeologi, baik dalam kegiatan penelitian lapangan maupun aktivitas lainnya. Upaya mempertahankan dan melestarikan benda cagar budaya yang ada merupakan bagian agar masyarakat luas dapat tetap memahami sejarah bangsa dan tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akarnya. Namun, itu justru membantu agar Indonesia menjadi negara dan bangsa yang mempunyai jati diri dan kearifan budaya, sebagaimana diwariskan dari zaman ke zaman.

Sumber: http://www.lampost.co/berita/masyarakat-dan-tanggung-jawab-ahli-arkeologi